Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat roadmap jaringan 5G untuk menopang kebutuhan ekonomi digital berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Pemerintah menargetkan cakupan layanan 5G mendekati cakupan nasional pada 2029.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail mengatakan perkembangan AI telah mengubah arah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Menurutnya, konektivitas kini tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi menjadi fondasi produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional.
"Roadmap 5G harus kita percepat. Kita berharap pada 2029 cakupan 5G di Indonesia terus berkembang sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Ini penting karena dunia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis AI, sehingga infrastruktur digital harus mampu mengimbangi kebutuhan tersebut," ujar Ismail dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/8/2026).
Ismail mengatakan Indonesia telah memiliki fondasi infrastruktur digital yang kuat. Jaringan serat optik nasional telah membentang lebih dari satu juta kilometer, termasuk kabel bawah laut yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan berikutnya difokuskan pada peningkatan kapasitas, kualitas, dan ketahanan jaringan agar mampu mendukung layanan digital generasi baru.
"Tantangan kita bukan lagi sekadar memperluas jaringan dasar. Yang kita bangun sekarang adalah infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital berbasis AI," katanya.
Ia menjelaskan perkembangan AI juga mengubah cara industri telekomunikasi membangun jaringan.
Jika sebelumnya operator berfokus menyediakan kapasitas bandwidth, kini jaringan harus mampu mendukung layanan AI cloud, komputasi berkinerja tinggi, Internet of Things (IoT), serta berbagai aplikasi digital yang meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha.
"Dulu operator menjual bandwidth. Sekarang infrastruktur harus mampu mendukung layanan AI cloud dan berbagai aplikasi produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan industri," ujarnya.
Untuk mempercepat implementasi roadmap 5G, pemerintah terus menyiapkan kebijakan yang memberikan kepastian investasi bagi operator telekomunikasi. Salah satunya melalui penyediaan spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dengan skema biaya yang lebih terjangkau.
"Kami baru saja merilis spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz dengan biaya yang lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Pemerintah harus hadir memberikan ruang agar investasi infrastruktur digital dapat tumbuh lebih cepat," jelas Ismail.
Selain penyediaan spektrum, pemerintah juga menyiapkan regulasi yang memberikan kepastian bagi investasi jangka panjang.
Menurut Ismail, kepastian regulasi menjadi faktor penting agar industri telekomunikasi dapat terus memperluas jaringan sekaligus mengembangkan berbagai layanan digital baru.
Ia juga mendorong operator telekomunikasi melakukan transformasi model bisnis. Infrastruktur digital, kata dia, tidak lagi hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga harus menjadi penggerak solusi digital di berbagai sektor strategis, seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, kesehatan, pendidikan, hingga sektor keuangan.
"Kita ingin operator tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga menghadirkan solusi yang menciptakan nilai tambah bagi berbagai sektor ekonomi," katanya.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga mengembangkan pendekatan konektivitas yang memadukan jaringan terrestrial dan satelit melalui nonterrestrial network. Integrasi tersebut diperlukan agar layanan digital berkecepatan tinggi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih efisien dan merata.
[Gambas:Video CNBC]
