Jakarta — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menyiapkan strategi keluar atau exit strategy untuk sejumlah wilayah yang selama ini mendapatkan dukungan infrastruktur telekomunikasi pemerintah.
Strategi ini disiapkan agar infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pemerintah tidak selamanya bergantung pada Bakti Komdigi. Ketika suatu wilayah sudah memiliki tingkat kematangan dan kemandirian tertentu, pengelolaan infrastrukturnya akan dialihkan kepada pelaku industri, yang dalam hal ini operator seluler.
Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan, exit strategy tersebut sudah mulai berjalan sejak 2024. Bakti Komdigi nantinya menawarkan wilayah dengan kriteria dan tingkat maturitas tertentu kepada vendor, operator seluler, maupun mitra lainnya, termasuk penyedia menara telekomunikasi.
"Kami sedang mempersiapkan, dan sudah berlangsung sejak 2024, apa yang kami sebut sebagai exit strategy. Jadi, wilayah-wilayah dengan kriteria tertentu dan tingkat maturitas tertentu akan kami tawarkan kepada vendor, operator, atau mitra kami yang lain, misalnya tower provider, untuk diambil alih," ujar Fadhilah dalam Bakti Media Connect 2026, Rabu (12/8/2026).
Fadhilah mengatakan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi sekaligus memastikan kehadiran pemerintah tidak justru menghambat berkembangnya layanan komersial.
"Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Fadhilah menjelaskan posisi Bakti Komdigi dalam pembangunan konektivitas nasional bukan sebagai operator telekomunikasi.
Badan Layanan Umum ini berperan sebagai lembaga yang melakukan dan mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk wilayah yang belum terlayani secara komersial. Sementara itu, core network telekomunikasi tetap dimiliki oleh operator seluler.
Lebih lanjut, perempuan yang disapa Indah ini, setelah suatu wilayah dinilai cukup matang dan mulai memiliki potensi ekonomi serta pasar yang dapat menopang layanan secara komersial, pengelolaan infrastruktur dapat diserahkan kepada pelaku industri.
Model tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Bakti Komdigi membangun ekosistem telekomunikasi yang berkelanjutan. Pemerintah hadir untuk membuka akses di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, tetapi tidak dimaksudkan untuk terus menjadi pengelola utama ketika ekosistem komersial sudah terbentuk.
Bakti Komdigi menyebutkan telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Mayoritas lokasi tersebut berada di sektor pendidikan.
"Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government," kata perempuan yang disapa Indah ini.
Selain pendidikan dan kesehatan, sekitar 19,9% lokasi merupakan kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur tersebut antara lain dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.
