Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada pengiriman chip canggih buatan dalam negeri yang dialihkan ke China. Langkah ini diambil karena perusahaan-perusahaan asal China dinilai tidak bisa dipercaya.
Peringatan ini diutarakan oleh John Moolenaar, anggota Kongres dari Partai Republik sekaligus Ketua Komite Khusus DPR AS untuk China (House Select Committee on China). Ia telah mengirimkan surat peringatan kepada pejabat pengawas kontrol ekspor di Departemen Perdagangan AS, Jeffrey Kessler.
Saat ini, pemerintahan Presiden Donald Trump tidak memberlakukan aturan chip tertentu yang dibuat pada era Presiden Joe Biden. Aturan era Biden tersebut sebelumnya mengharuskan adanya pemeriksaan ketat terhadap pesanan chip canggih guna mengantisipasi perusahaan yang berpotensi menjadi kedok bagi China atau negara lainnya.
Moolenaar mendesak Departemen Perdagangan agar menegakkan kembali aturan tersebut secara ketat. Menurutnya, penegakan aturan menjadi upaya krusial untuk mencegah China mengakses teknologi chip canggih buatan AS.
"Aturan bagi produsen chip dibuat untuk menutup celah yang sebelumnya dieksploitasi oleh Huawei dan Sophgo," kata Moolenaar, dikutip dari Reuters, Selasa (11/8/2026).
Sophgo yang dirujuk oleh Moolenaar merupakan perancang chip yang memproduksi komponennya di pabrikan TSMC. Chip buatan Sophgo tersebut belakangan ditemukan di dalam prosesor kecerdasan buatan (AI) yang dipasarkan oleh Huawei-perusahaan teknologi asal China yang telah lama masuk dalam daftar sanksi AS.
Moolenaar menekankan bahwa jika pabrik chip seperti TSMC tidak mengikuti aturan pengetatan, risiko kegagalan kontrol ekspor seperti pada kasus Sophgo akan makin meningkat.
Peringatan serupa sebelumnya juga pernah disuarakan oleh Senator dari Partai Republik, Jim Banks, pada Juni lalu. Ia mendesak pemerintah agar memperketat aturan bagi produsen chip kontrak (foundry).
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah perusahaan manufaktur membuat chip AI canggih untuk unit bisnis luar negeri yang terhubung dengan perusahaan milik China.
[Gambas:Video CNBC]
