Jakarta — Pemerintah tengah menggodok aturan baru untuk mempercepat pengembangan industri game nasional. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) tersebut telah dibahas bersama sekitar 25 kementerian dan lembaga dan segera memasuki tahap harmonisasi.
Pemerintah berharap regulasi baru ini tidak hanya memperkuat ekosistem game di dalam negeri, tetapi juga membantu developer dan pelaku industri lokal naik kelas hingga mampu bersaing di pasar global.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan revisi Perpres disusun secara hati-hati agar kebijakan tetap adaptif terhadap perkembangan industri game yang bergerak sangat cepat.
"Terkait revisi Perpres game itu kita kolaborasi. Sebetulnya pembahasannya sudah berkali-kali dengan melibatkan 25 kementerian/lembaga, termasuk dengan Komdigi dan Kementerian Perdagangan. Sekarang tahapannya akan masuk ke tahapan harmonisasi," ujarnya dalam acara memperingati Hari Game Indonesia (Hargai) di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Game Masuk Rindekraf 2025-2045
Selain revisi Perpres, pemerintah telah memiliki Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional atau Rindekraf 2025-2045.
Menurut Menekraf, dokumen tersebut memiliki dua bagian utama. Pertama berupa master plan jangka panjang selama 20 tahun yang menentukan arah kebijakan dan strategi ekonomi kreatif nasional.
Sementara itu, lampiran kedua berisi program yang lebih implementatif untuk periode 2026-2029.
Di dalamnya terdapat strategi terkait pendanaan, pembiayaan, pemasaran, pelatihan, investasi, hingga pengembangan subsektor game.
"Tidak hanya game digital, pemerintah memastikan board game juga masuk dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional," ujar Riefky.
Libatkan 22 Kementerian dan Lembaga
Rindekraf juga mengamanatkan kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif bersama 22 kementerian dan lembaga, termasuk Komdigi dan Kementerian Perdagangan.
Kolaborasi tersebut akan mencakup berbagai aspek seperti akses pendanaan, pemasaran, komersialisasi kekayaan intelektual atau IP, hingga perlindungan IP.
Pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam pengembangan ekosistem game.
"Kita tidak ingin semua pegiat board game maupun games digital semua lari ke asosiasi pusat, tetapi kita ingin pemerintah daerah bisa menjadi bapak asuhnya mereka juga," kata Menekraf.
 Pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait percepatan pengembangan industri game nasional. Pembahasannya telah melibatkan sekitar 25 kementerian dan lembaga Foto: Adi FR/detikINET |
Dengan pendekatan tersebut, developer maupun pelaku game di tingkat daerah diharapkan bisa memperoleh dukungan tanpa harus selalu mengandalkan program pemerintah pusat.
Pemerintah juga ingin pelaku industri yang sudah memiliki produk dan bisnis tidak hanya mendapatkan inkubasi, tetapi juga program akselerasi agar bisa naik kelas.
Strateginya adalah mengkurasi pelaku bersama asosiasi dan mendorong mereka dari tingkat daerah menuju nasional hingga pasar internasional.
"Local hero go national, national champion go global," ujar Riefky.
Revisi Perpres ini diharapkan menjadi salah satu landasan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, asosiasi dan pelaku industri sehingga industri game Indonesia tidak hanya bertumbuh di dalam negeri, tetapi juga semakin kompetitif di pasar global.
