Jakarta — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebutkan penyebaran akses internet di Indonesia sudah menjangkau 83% desa dan kelurahan atau menyentuh 98% populasi.
Sedangkan, sebanyak 2.000 desa dan kelurahan yang belum tersentuh layanan internet yang masih menjadi pekerjaan rumah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Infrastruktur telekomunikasi di ribuan desa itu akan dikombinasikan oleh pemerintah dan swasta.
"Yang akan dilakukan pemerintah itu membangunnya melalui penyertaan pada saat operator seluler kemarin yang menang tender 700 MHz dan 2,6 GHz. Ini ada beberapa desa yang nanti akan dibangun oleh pihak operator seluler," ujar Dirut Bakti Komdigi Fadhilah Mathar di dalam Bakti Media Connect 2026, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sebagai informasi, dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, Telkomsel mendapatkan total lebar pita 100 MHz, dan XLSmart dan Indosat Ooredoo Hutchison sama-sama menguasai total lebar pita 80 MHz di kedua pita.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam pengumuman pemenang seleksi tersebut operator seluler diwajibkan membangun infrastruktur telekomunikasi layanan 4G berkualitas di 538 desa dan keluarahan yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.
Selain itu juga, operator berkewajiban untuk mempercepat penggelaran jaringan 5G mencapai 51% cakupan populasi nasional pada tahun kelima. Peningkatan kualitas tersebut diharapkan dapat mendongkrak kecepatan internet Indonesia tembus 100 Mbps.
"Ini juga bentuk dari komitmen bahwa coverage ini bukan hanya persoalan yang diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta. Jadi, kita semua kerja sama," ucap Dirut Bakti Komdigi.
Sedangkan, terkait 2.000 daerah blankspot itu, Fadhilah menyebutkan bahwa kebanyakan berada di enam provinsi yang ada di Papua.
"Dulu Bakti hampir membangun yang tersisa itu, mungkin seratusan di antaranya ya, tapi karena kondisi keamanan. Bahkan, di lokasinya itu tower, perangkat, itu sudah ada di lokasi, tapi karena prosesnya sangat sulit dan masalah keamanan, akhirnya ada beberapa puluh site yang kita akhirnya tidak bisa dilanjutkan," tuturnya.
Perempuan yang disapa Indah ini memaparkan kriteria suatu daerah dinyatakan blankspot atau tidak ada akses internet itu tidak ada sinyal internet 4G. Selain itu, beroperasinya operator seluler di wilayah tersebut dapat masuk kategori bukan daerah blankspot.
"Tidak ada coverage, bahkan 1% untuk sinyal 4G. Kami juga di Komdigi, desa ini sudah ada coverage dari operator seluler, Bakti seharusnya kan sudah tidak ada di sana. Begitu kita lihat kriteria-kriteria itu, kita keluar," ucapnya.
Bakti menegaskan keputusan untuk melakukan keluar dari suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan tingkat cakupan dan kriteria yang telah ditetapkan. Terkait keluhan mengenai hilangnya sinyal setelah Bakti keluar perlu dilihat kembali karena suatu desa belum tentu sepenuhnya berada dalam kondisi blank spot.
"Kadang-kadang bukan tidak ada sinyal, cuma desanya itu hanya 70% yang ter-cover, 30% benar-benar tidak ter-cover. Nah, mungkin yang bicara ini 30% yang tidak ter-cover, tapi dalam kriteria kami 30% yang tidak ter-cover ini bukan full blind spot, karena 70%-nya kan sudah ter-cover," jelasnya.
