Jakarta — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak pernah memutus akses internet di wilayah pelosok karena alasan efisiensi anggaran.
Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan pihaknya memang melakukan penghentian layanan di sejumlah wilayah, tetapi langkah tersebut dilakukan ketika operator seluler komersial sudah masuk dan menyediakan layanan bagi masyarakat.
"Di Bakti, kami tidak pernah melakukan pemutusan (internet) karena efisiensi," ujar Fadhilah ditemui awak media seusai acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhilah menanggapi adanya anggapan bahwa layanan Bakti di sejumlah daerah pelosok dihentikan sebagai bagian dari efisiensi pemerintah, termasuk layanan di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Fadhilah menjelaskan, efisiensi pada dasarnya merupakan langkah positif bagi negara karena investasi publik seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, berdasarkan pengecekan Bakti, penghentian layanan di Flores Timur bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi.
Menurut dia, Bakti merupakan perintis konektivitas di wilayah yang sebelumnya belum memiliki layanan telekomunikasi. Ketika operator seluler mulai masuk dan membangun layanan komersial di wilayah tersebut, Bakti harus mengurangi perannya.
"Jadi, Bakti tidak pernah memutuskan karena efisiensi, tapi karena sudah ada operator seluler yang sudah ada di sana. Bakti ini kan perintis, tapi kalau sudah ada operator masuk, masyarakat datang, kemudian ada layanan komersial datang, kami harus exit," tuturnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari exit strategy yang tengah dijalankan Bakti Komdigi sejak 2024. Strategi ini dirancang agar pemerintah tidak selamanya mengelola infrastruktur telekomunikasi di suatu wilayah ketika ekosistem komersial sudah terbentuk.
Fadhilah mengatakan wilayah dengan kriteria dan tingkat maturitas tertentu akan ditawarkan kepada operator seluler, vendor, tower provider, maupun mitra lainnya untuk mengambil alih pengelolaan infrastruktur.
Dengan model tersebut, Bakti hadir sebagai perintis untuk membuka akses di wilayah yang belum menarik secara bisnis. Ketika kebutuhan masyarakat telah tumbuh dan operator komersial mulai masuk, pemerintah secara bertahap dapat melakukan exit.
Lebih lanjut Fadhilah menjelaskan keberhasilan program Universal Service Obligation (USO) justru tidak diukur dari seberapa lama Bakti bertahan di sebuah wilayah, tetapi seberapa cepat masyarakat dapat mandiri dan layanan dapat dilanjutkan oleh industri.
"Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri," ujarnya.
Bakti juga memastikan keputusan untuk melakukan exit tidak dilakukan secara sembarangan. Salah satu pertimbangannya adalah tingkat cakupan jaringan operator di wilayah tersebut.
Fadhilah mengungkapkan bahwa suatu desa bisa saja masih memiliki bagian wilayah yang tidak terjangkau sinyal, tetapi secara keseluruhan tidak lagi masuk kategori full blank spot. Oleh karena itu, kondisi di lapangan perlu dilihat berdasarkan kriteria cakupan yang digunakan pemerintah.
Selama menjalankan perannya memperluas akses telekomunikasi, Bakti Komdigi telah membangun berbagai infrastruktur untuk menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang belum terlayani secara komersial.
Melalui program Bakti Sinyal, pembangunan BTS 4G dan BTS USO telah mencapai 6.747 titik di wilayah 3T dan perbatasan. Sementara melalui Bakti Aksi, akses internet gratis telah direalisasikan di lebih dari 31.864 titik layanan publik di seluruh Indonesia.
Bakti juga mengelola infrastruktur strategis seperti Palapa Ring yang membentang sekitar 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial.
Selain jaringan darat dan laut, konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau diperkuat oleh Satelit Republik Indonesia (Satria-1) berkapasitas 150 Gbps. Satelit tersebut digunakan untuk mendukung akses internet fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, hingga pos TNI/Polri.
