Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut 1.000 tambang ilegal. Hal ini diungkapkannya dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung, 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu?" tutur Prabowo.
"Untuk apa negara kasih pangkat dan jabatan kalau tidak bisa tertibkan ini," imbuhnya.
Dari data GISACT Geo-Intelligence Solution, terdeteksi beberapa tambang ilegal di Bangka dalam kondisi tidak aktif yang membiarkan lahan tambang terbengkalai tanpa melakukan proses pemulihan lahan pascatambang.
Dengan menggunakan analisis indeks tanah dalam rentang tahun 2015-2004, GISACT memantau tingkat aktivitas pertambangan ilegal terhadap lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:
- Rendah (17,50%)
- Sedang (36,57%)
- Tinggi (6,59%).
Penutupan dan penertiban tambang ilegal mampu memberikan manfaat pada lingkungan. Paling utama adalah memperbaiki dampak menurunnya daya serap air dan krisis air bersih setelah pembukaan lahan serta penebangan vegetasi, meskipun dampaknya jelas sangat sulit dipulihkan.
Salah satu dampak paling nyata dari tambang ilegal adalah penurunan densitas vegetasi. GISACT mengamati bagaimana perubahan densitas vegetasi dari tahun 2015-2024 di luar lahan kelapa sawit.
"Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan vegetasi terbesar terjadi di kawasan hutan utara, tengah, dan selatan Pulau Bangka. Secara keseluruhan, luas kawasan hutan yang terdampak mencapai 1.253,36 km²," kata GISACT di website resmi mereka.
Penurunan densitas vegetasi ini tidak hanya memengaruhi keanekaragaman hayati tetapi juga berkontribusi pada perubahan ekosistem regional.
Masalah air akibat aktivitas tambang ilegal
Masalah air akibat aktivitas tambang ilegal begitu mengerikan. Literatur menunjukkan bahwa di wilayah Amazon, aktivitas penambangan emas ilegal telah menyebabkan pembuangan merkuri ke sungai (Swenson dkk. 2011). Situasi ini telah mencemari sumber air yang digunakan untuk irigasi dan perikanan, sehingga membahayakan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat adat dan penduduk lokal, dikutip dari IWAPonline.
Di Rumania, tumpahan sianida yang melanggar hukum dari operasi penambangan emas telah mencemari sungai-sungai besar, seperti Sungai Tisza dan Danube, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem perairan secara luas dan mengancam mata pencaharian para petani dan nelayan.
Selain itu, penambangan ilegal dan pencemaran air berdampak buruk pada praktik pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Contoh besar dapat diambil dari Nigeria Utara. Operasi pertambangan berdampak negatif terhadap pertanian irigasi melalui pencemaran badan air dan paparan logam berat yang merugikan pada tanaman, sehingga membahayakan ketahanan pangan dan kesehatan manusia.
Di Negara Bagian Ondo, Nigeria, aktivitas penambangan minyak ilegal telah menyebabkan pencemaran tanah dan air serta mengakibatkan keracunan makanan, masalah kesehatan, dan pengungsian petani dan nelayan.
Oleh karena itu, masalah tambang ilegal tak cuma berdampak pada kerugian finansial negara, namun dampaknya juga terasa bagi lingkungan dan manusia. Evaluasi dan penertiban tambang ilegal sudah sepatutnya menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
