Raksasa Teknologi AS Tutup Kantor, Tak Kuat Berbisnis di China

Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) mulai mengurangi eksposur bisnis mereka di China di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing. Salah satu contohnya datang dari Microsoft yang pelan-pelan mundur dari pasar China setelah puluhan tahun membangun bisnis di negara tersebut.

Microsoft dalam lima tahun terakhir telah menutup sedikitnya 15 kantor cabang dan perusahaan patungan di China. Sejumlah sumber internal perusahaan menyebut Microsoft bahkan sempat mempertimbangkan keluar dari pasar China pada 2023 karena sebagian eksekutif menilai risiko geopolitik yang ditanggung terlalu besar dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh.

Meski demikian, Microsoft menegaskan saat ini tidak memiliki rencana untuk meninggalkan China secara total. Pada 2024, pendapatan dari China tercatat hanya menyumbang sekitar 1,5% dari total pendapatan global perusahaan.

Langkah Microsoft mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap perusahaan teknologi Barat di China. Sejak 2017, pemerintah China terus mendorong penggunaan perangkat lunak domestik yang dianggap lebih aman dan kini semakin mampu bersaing dengan Windows dan Office.

Di sisi lain, pembatasan ekspor teknologi canggih dari Amerika Serikat turut menghambat ekspansi bisnis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan cloud milik Microsoft di China.

Reuters melaporkan, pembahasan internal Microsoft mengenai masa depan bisnisnya di China sebelumnya belum pernah terungkap ke publik.

Microsoft bukan satu-satunya perusahaan teknologi AS yang mengkaji ulang ketergantungannya terhadap China. Apple berencana memproduksi sebagian besar iPhone yang dijual di Amerika Serikat di India pada akhir 2026. Sementara itu, Elon Musk bulan lalu membantah laporan bahwa Tesla sedang mempertimbangkan pemisahan (spin-off) bisnisnya di China.

Pada akhirnya, Microsoft memilih untuk bertahan karena masih memiliki bisnis yang menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan China, seperti ByteDance (pemilik TikTok). Perusahaan-perusahaan tersebut masih membutuhkan teknologi Barat untuk mengelola operasional mereka di luar negeri.

Microsoft juga menilai kehadirannya di China sangat penting untuk mempertahankan akses terhadap talenta-talenta teknik kelas dunia.

Mantan Kepala Microsoft China, Alain Crozier, mengatakan bahwa perusahaan telah membangun hubungan yang sangat dalam dengan pemerintah China selama puluhan tahun.

"Karena geopolitik, beberapa hari memang menjadi sedikit lebih sulit, tetapi kami tidak pernah mengalami krisis," ujarnya, dikutip dari Reuters, Jumat (14/8/2026).

Juru bicara Microsoft tidak menjawab pertanyaan mengenai pembahasan internal perusahaan terkait masa depan bisnis di China. Namun, Microsoft menegaskan bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan regulasi yang berlaku bagi semua pemasok internasional dan tetap berkomitmen terhadap pasar China.

Posisi Microsoft Makin Tertekan

Hubungan Microsoft dengan pemerintah China sebenarnya telah dimulai sejak awal 1990-an. Pendiri Microsoft, Bill Gates, pertama kali mengunjungi China pada 1994 dan bertemu langsung dengan Presiden Jiang Zemin. Selama bertahun-tahun, Microsoft berupaya membangun hubungan erat dengan pemerintah China, bahkan sempat mematuhi sejumlah persyaratan sensor yang sebelumnya ditolak oleh Google.

Namun, situasi berubah pada pertengahan 2010-an ketika China semakin curiga terhadap teknologi Barat setelah mencuatnya pengungkapan mengenai aktivitas pengawasan (surveillance) oleh Amerika Serikat.

Microsoft merespons dinamika tersebut dengan meluncurkan Windows 10 China Government Edition. Namun, produk tersebut tidak berhasil memperoleh adopsi luas di pasar seperti yang diharapkan perusahaan.

Pada 2017, pemerintah China memperkenalkan pedoman pengadaan baru yang menekankan penggunaan layanan yang "aman dan terpercaya". Microsoft pun mengakui bahwa tidak ada sistem operasi asing, termasuk Windows, yang dianggap sepenuhnya memenuhi kualifikasi kebijakan tersebut.

Reuters meninjau enam panduan pengadaan sistem komputer pemerintah China yang diterbitkan antara Desember 2023 hingga Mei 2026. Lima di antaranya sama sekali tidak me