Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih banyak negara bagian di Amerika Serikat (AS) yang menolak pembangunan data center. Penolakan ini dipicu kekhawatiran terkait penggunaan listrik, air, hingga lahan yang lebih boros dari biasanya.
Laporan The Information mencatat lebih dari 500 yurisdiksi AS memblokir atau membatasi pusat data baru. Dengan lebih dari 150 kota dan kabupaten melarang pembangunan sementara ataupun permanen hanya pada bulan Juli saja.
Heatmap mencatat jumlah aturan lokal yang restriktif terkait hal tersebut mencapai lebih dari 530 di 42 negara bagian. Hampir 190 aturan telah diadopsi sejak 1 Juni 2026.
Sementara itu, Heatmap mencatat lebih dari 50 pusat data telah dibatalkan sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut dua kali lipat dari pembatalan yang dilakukan tahun lalu, dikutip dari AI Weekly, berdasarkan laporan The Information, Senin (10/8/2026).
Laporan The Information juga mencatat perubahan masalah ini bukan hanya soal zonasi lokal. Namun juga adanya intervensi tingkat negara bagian masing-masing.
Salah satunya Gubernur Kathy Hochul yang memberlakukan moratorium satu tahun untuk izin lingkungan diskresioner dalam tiap pusat data di New York dengan kapasitas 50 megawatt atau lebih. Aturan ini tertulis dalam Peraturan Eksekutif 62.
Gubernur Texas Greg Abbot juga telah mengerahkan lembaga-lembaga setempat untuk menyetop persetujuan pusat data hingga audit selesai.
Gelombang protes pembangunan pusat data memang terus terdengar. Bahkan kebanyakan berakhir ricuh hingga penangkapan terjadi.
Setidaknya sepanjang 2026 terdapat 37 aksi penangkapan warga. Sebanyak 12 insiden juga melibatkan polisi yang menghadang massa tidak mendatangi pejabat setempat.
Salah satu yang ditangkap adalah Pablo Payan (42) seorang manajer pemeliharaan di Indiana saat menghadiri forum penolakan pembangunan data center milik Amazon di kota Hobart. Dia ditangkap hanya karena menolak menyebut nama lengkap sebelum bicara.
Guru fisika di Kansas bernama Lux Claridge juga ditangkap karena bertepuk tangan di tengah rapat umum. Reaksinya itu sebagai dukungan warga lain yang menolak proyek data center seluas 1.000 hektar.
Claridge dianggap melanggar aturan dari pejabat setempat yang telah melarang peserta rapat menjetikkan jari dan bertepuk tangan.
Sementara itu, mereka yang protes menyuarakan kemuakan sikap pejabat yang lebih memprioritaskan kepentingan Big Tech dibandingkan masyarakatnya.
[Gambas:Video CNBC]
