Jakarta — Rusia mendakwa Pavel Durov, pendiri, pemilik, sekaligus CEO aplikasi pesan Telegram, dengan tuduhan membantu terorisme dan memasukkannya ke daftar buronan internasional.
Dakwaan terhadap Durov, yang lahir dan memulai karier di Rusia sebelum pindah ke luar negeri, muncul seiring langkah otoritas Rusia membatasi Telegram. Aksi ini merupakan bagian upaya jangka panjang untuk mengendalikan internet yang makin gencar sejak Moskow menginvasi Ukraina Februari 2022.
Dinas Keamanan Federal (FSB) menuduh Telegram gagal menghapus berbagai saluran, obrolan, dan bot yang diduga digunakan badan intelijen Ukraina serta organisasi teroris untuk mengoordinasikan sabotase dan terorisme, pembunuhan massal, serta penipuan siber di Rusia, yang berujung banyaknya korban jiwa.
FSB menuduh pihak Ukraina menggunakan chatbot kencan di Telegram untuk memikat dan merekrut warga Rusia guna melakukan sabotase. FSB juga menyabut 46 pengguna chatbot tersebut, berusia antara 12 hingga 22 tahun, ditahan di Rusia sejak Juli 2025 karena menyerang penegak hukum, pembakaran, dan tindakan lainnya.
Awal tahun ini, Durov mengumumkan otoritas Rusia membuka penyelidikan kriminal terhadapnya dan menuduh mereka mengarang dalih untuk membatasi akses ke Telegram sebagai upaya menekan hak privasi dan kebebasan berpendapat. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup di Rusia.
Situs Telegram menyebutkan perusahaan tersebut berbasis di Dubai dan Durov, yang memegang kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, juga menetap di sana.
Rusia Membatasi Telegram
Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, otoritas Rusia melakukan berbagai upaya mengendalikan internet. Mereka mengesahkan UU restriktif, melarang situs serta platform yang tidak patuh, dan meningkatkan teknologi untuk memantau sekaligus memanipulasi komunikasi online.
Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X, dilarang di Rusia, kecepatan YouTube diperlambat, aplikasi pesan seperti Signal dan Viber, diblokir. Dikutip detikINET dari Deutsche Welle, aplikasi terpopuler, WhatsApp dan Telegram, kini dibatasi.
Platform media sosial Rusia yang mirip Facebook, VK, didirikan oleh Durov jauh sebelum meluncurkan Telegram, jatuh ke perusahaan-perusahaan pro Kremlin. Rusia juga sempat berupaya memblokir Telegram dari tahun 2018 hingga 2020, namun gagal.
Meskipun beberapa pembatasan dapat disiasati VPN, banyak dari layanan VPN ini juga diblokir secara rutin. Pada saat yang sama, Rusia aktif mempromosikan aplikasi pesan nasional bernama MAX, yang menurut kritikus dapat digunakan sebagai alat pengawasan.
Aplikasi ini terbuka menyatakan akan membagikan data pengguna dengan pihak berwenang jika diminta. Pakar juga menyebutkan MAX tidak menggunakan enkripsi menyeluruh.
Pembatasan Telegram memicu ketidakpuasan luas di Rusia. Tahun ini, aktivis di berbagai wilayah mencoba mengorganisasi protes untuk menentangnya, tapi pihak berwenang berhasil meredamnya.
Durov juga menghadapi penyelidikan kriminal di negara lain. Di 2024, ia ditangkap di Paris atas tuduhan Telegram digunakan untuk aktivitas terlarang, termasuk perdagangan narkoba dan distribusi gambar pelecehan seksual anak.
Otoritas Prancis menjatuhkan dakwaan awal terhadapnya karena diduga membiarkan aktivitas kriminal terjadi di Telegram. Saat itu, Kremlin mengkritik otoritas Prancis dengan menyebut tindakan mereka tebang pilih. Maret 2025, Durov mengaku sudah kembali ke Dubai setelah menghabiskan beberapa bulan di Prancis.
