Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan perang dagang dan teknologi antara dua raksasa ekonomi dunia kembali memanas. China resmi melayangkan aksi balasan terhadap Amerika Serikat (AS) melalui rentetan kebijakan ketat yang menyasar perusahaan, teknologi drone, hingga lembaga sertifikasi asal Negeri Paman Sam.
Langkah tegas ini diambil Beijing sebagai respons langsung atas manuver terbaru Washington yang kian gencar memperketat ruang gerak industri teknologi Tiongkok.
Kementerian Perdagangan China secara resmi melarang seluruh organisasi maupun individu di dalam negeri untuk bertransaksi dan berbisnis dengan tujuh entitas strategis asal AS. Tak berhenti di situ, Negeri Tirai Bambu ini juga memperketat kontrol ekspor drone beserta teknologi pendukungnya yang ditujukan ke pasar AS, serta membatasi peran lembaga sertifikasi Amerika dalam inspeksi pabrik di Tiongkok.
Kebijakan balasan ini dipicu oleh tindakan Washington yang sebelumnya memberlakukan pembatasan baru terhadap operator telekomunikasi, laboratorium pengujian, router konsumen, kabel bawah laut, hingga peralatan robotika canggih asal China. Situasi kian keruh setelah pekan lalu AS memasukkan lebih dari 40 entitas China ke dalam daftar sanksi Uyghur Forced Labor Prevention Act.
"Ini adalah langkah balasan, dan bukan sesuatu yang mengejutkan. Beijing telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk membangun perangkat langkah-langkah balasan mereka," ujar Managing Director Ankura China di Beijing, Alfredo Montufar-Helu, dikutip dari Reuters beberapa saat lalu.
Sasar Lembaga Sertifikasi hingga Isu Hak Asasi
Salah satu entitas utama yang masuk dalam 'daftar hitam' China adalah Compliance Testing LLC, perusahaan pengujian dan sertifikasi yang berbasis di Mesa, Arizona. Beijing menuding perusahaan tersebut ikut memuluskan langkah Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) dalam merugikan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China.
Selain Compliance Testing LLC, sanksi serupa dijatuhkan kepada enam entitas AS lainnya:
-
Applied DNA Sciences
-
Stratum Reservoir
-
Altana Technologies
-
Responsible Business Alliance
-
Verité Group
-
Human Rights in China
Ketujuh organisasi ini dituduh Beijing mendukung sanksi AS terkait isu Xinjiang, terutama yang bergerak di bidang pelacakan rantai pasok, penilaian risiko tenaga kerja, dan advokasi hak asasi manusia. Meski demikian, pemerintah China belum menerapkan pembekuan aset atau larangan perjalanan terhadap entitas-entitas tersebut.
Iklan Sponsor / AdvertisementPasokan Drone dan Inspeksi Pabrik Terancam Melambat
Di sektor teknologi penerbangan tanpa awak, Tiongkok mulai memperketat keran pengawasan ekspor drone, komponen utama, serta teknologi terkait yang ditujukan ke AS. Setiap pengiriman kini wajib melalui peninjauan kasus per kasus tanpa adanya jalur perizinan cepat (fast-track). Langkah ini diprediksi bakal memperlambat rantai pasok barang-barang berteknologi dual-use (penggunaan ganda) ke AS.
Guna makin menekan pihak AS, Beijing turut menangguhkan izin bagi lembaga-lembaga berbasis di Amerika untuk melakukan inspeksi pabrik dalam sistem sertifikasi wajib Tiongkok (China Compulsory Certificate). Kebijakan ini berpotensi memicu pembengkakan biaya operasional hingga penundaan proses manufaktur bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok.
[Gambas:Video CNBC]
